FAKTA5, MUARA TEWEH – Bupati Barito Utara, H Shalahuddin menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran serta kesiapan infrastruktur pendukung pelayanan daerah, termasuk rencana penyediaan ruang VIP di bandara Haji Muhammad Sidik (HMS), saat memimpin rapat bersama kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Aula Setda Lantai I, Senin 12 Januari 2026.
Bupati menyampaikan, terkait rencana pengembangan bandara, pemerintah daerah membuka ruang untuk perluasan dan penyesuaian sesuai kebutuhan di masa mendatang. Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberadaan ruang VIP di bandara merupakan hal yang wajib disiapkan.
“Pada bandara harus tersedia ruang VIP yang dapat digunakan untuk menunggu, menerima, maupun mengantar tamu. Ruang tersebut harus dilengkapi fasilitas pendukung seperti mushola, toilet, serta ruang kecil atau kantor pendukung untuk penyediaan hidangan dan keperluan teknis lainnya,” jelas H Shalahuddin.
Selain infrastruktur, Bupati juga menekankan percepatan penerapan dan realisasi anggaran. Menurutnya, percepatan tersebut harus dilakukan secara nyata dan berkelanjutan, serta dikawal secara langsung melalui laporan rutin dari seluruh perangkat daerah.
Ia menegaskan, bahwa mulai saat ini tidak boleh ada lagi perangkat daerah yang belum mengumumkan rencana pengadaannya. Seluruh rencana pengadaan diwajibkan untuk diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
“Semua rencana pengadaan harus sudah masuk dan diumumkan di SIRUP, sehingga bisa dipantau dan dikawal bersama,” tegasnya.
Bupati juga meminta agar masing-masing perangkat daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan yang kemudian disinkronkan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Laporan tersebut mencakup persentase lelang terhadap jumlah paket pengadaan serta persentase lelang terhadap nilai anggaran yang akan diserap.
Ia juga menekankan bahwa jumlah paket pengadaan tidak selalu mencerminkan besaran serapan anggaran. Oleh karena itu, fokus utama evaluasi adalah bobot nilai paket terhadap total anggaran daerah.
Bupati menargetkan pada Maret 2026 realisasi anggaran sudah mencapai minimal 25 hingga 30 persen. Ia juga menyampaikan rencana pelaksanaan kick-off kegiatan pada tanggal 26, dengan catatan masih menunggu hasil konsultasi lebih lanjut.
“Pada saat kick-off, saya minta laporan lengkap mengenai persentase lelang yang sudah berjalan serta paket-paket yang sudah terikat kontrak. Laporan harus disiapkan secara jelas dan terukur,” ujarnya.
Mengakhiri rapat, Bupati meminta seluruh kepala OPD untuk menindaklanjuti arahan tersebut secara serius, disiplin, dan terkoordinasi demi mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Barito Utara.(FK)
