FAKTA5, MUARA TEWEH – Bupati Barito Utara, H Shalahuddin menegaskan pentingnya penyerapan anggaran, opini pengelolaan keuangan pemerintah daerah, serta Monitoring Center for Prevention (MCSP) sebagai indikator utama kinerja dan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Hal tersebut disampaikan Bupati saat memimpin rapat bersama kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Barito Utara di Aula Setda Lantai I, Senin 12 Januari 2026.
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa ketiga hal tersebut telah ia tekankan sebelumnya pada apel gabungan, dan kembali diingatkan karena memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
“Penyerapan anggaran, opini pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dan MCSP harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah, karena sangat menentukan kinerja pemerintahan dan kepercayaan publik,” tegas Bupati.
Selain itu, Bupati menyampaikan agenda kegiatan ke depan, yakni keikutsertaan dalam kegiatan ESQ bersama Rigi Manjar di Jakarta pada minggu berikutnya. Ia meminta perangkat daerah yang turut serta agar sekaligus menjadwalkan pertemuan dengan kementerian terkait guna membahas berbagai program strategis daerah.
Salah satu agenda utama yang akan dibahas adalah rencana pembangunan Jembatan Hasan Basri II yang direncanakan melalui skema konsorsium. Untuk itu, Bupati meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya beserta perangkat daerah terkait dapat dihubungi dan diundang untuk hadir bersama dalam pembahasan di Jakarta.
Bupati menjelaskan bahwa umur teknis Jembatan Hasan Basri I diperkirakan tersisa sekitar 9 hingga 11 tahun, sehingga persiapan pembangunan Jembatan Hasan Basri II harus dilakukan sejak sekarang. Ia menegaskan bahwa pembangunan jembatan baru tersebut tidak boleh mengganggu operasional Jembatan Hasan Basri I.
“Desainnya tidak perlu mewah, yang terpenting adalah fungsi dan daya dukungnya. Bentang tengah bisa dirancang hingga 150 sampai 200 meter, dengan ketinggian dan clearance yang memadai untuk mendukung aktivitas angkutan, termasuk angkutan batubara,” jelasnya.
Terkait pembiayaan, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara tidak menanggung pembiayaan langsung pembangunan Jembatan Hasan Basri II. Skema konsorsium akan digunakan, dengan peran pemerintah daerah pada aspek teknis, perencanaan, dan supervisi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati juga meminta agar studi kelayakan (FS), engineering design, serta seluruh dokumen teknis segera diperbarui dan dikonsultasikan ke kementerian terkait. Menurutnya, waktu persiapan sekitar sembilan tahun harus dimanfaatkan secara optimal agar proses penggantian jembatan berjalan lancar tanpa mengganggu konektivitas wilayah.
Selain pembangunan jembatan, Bupati turut tekankan percepatan pembangunan Bendungan Joloi. Ia menyampaikan bahwa proyek tersebut telah memiliki FS dan DED serta telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Bendungan Joloi dinilai sangat penting sebagai upaya pengendalian banjir yang saat ini dapat terjadi hingga dua hingga tiga kali dalam setahun di wilayah Barito Utara.
“Kita harus aktif mendorong proyek Bendungan Joloi ke kementerian terkait, dengan Barito Utara sebagai pionir bersama Murung Raya dan daerah sekitarnya,” ujarnya.
Mengakhiri rapat, Bupati meminta seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti seluruh arahan secara serius, terencana, dan terukur demi mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Barito Utara.(FK)
