FAKTA5, MUARA TEWEH – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Penyampaian tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKB, Suhendra, pada Rapat Paripurna.
Suhendra menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadits (MTQH) ke-XXXIII Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang digelar di Muara Teweh pada 14–22 November 2025. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan sukses.
“Fraksi PKB menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara atas penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026. Dokumen ini merupakan pedoman strategis pembangunan, sehingga penyusunannya harus berlandaskan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat,” ujar Suhendra.
Fraksi PKB menilai struktur pendapatan daerah tahun 2026 masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. PKB menekankan perlunya optimalisasi PAD melalui perbaikan tata kelola pajak, digitalisasi layanan, serta penertiban potensi pendapatan dari sektor pertambangan, perkebunan, dan jasa.
Selain itu, kebijakan intensifikasi pajak daerah dilakukan selektif, tidak membebani UMKM. Pemerintah daerah bersiap menghadapi kemungkinan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang.
Fraksi PKB menggarisbawahi bahwa alokasi belanja daerah harus memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama pada pendidikan, memastikan alokasi 20 persen benar-benar meningkatkan sarana sekolah. Peningkatan kualitas guru. Memperbaiki akses pendidikan di wilayah terpencil.
Kesehatan, Penguatan pelayanan Puskesmas, Pustu, dan peningkatan fasilitas RSUD. Pengadaan obat dan alat kesehatan harus transparan dan bebas konflik kepentingan.
Infrastruktur Wilayah, prioritas diberikan pada jalan antar desa dan antar kecamatan. Peningkatan konektivitas wilayah pedalaman, khususnya Teweh Selatan, Lahei, Gunung Purei, dan sekitarnya. Pemerataan pembangunan harus menjadi prinsip utama.
Ekonomi Kerakyatan dan Jaring Pengaman Sosial, Penguatan UMKM, petani, pekebun, dan nelayan sungai. Data penerima bantuan sosial harus akurat dan tidak diintervensi politik. Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas
Fraksi PKB mendorong setiap program memiliki indikator kinerja yang jelas. Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Penguatan desa antikorupsi dan peningkatan kapasitas pemerintah desa.
Fraksi PKB juga memberikan catatan terhadap Sektor Pertambangan, sebagai daerah penghasil tambang, PKB menegaskan kewajiban CSR, reklamasi, dan kontribusi PAD harus dipenuhi perusahaan, Kerusakan jalan akibat aktivitas pertambangan wajib ditanggung perusahaan, serta dampak lingkungan dan sosial harus diawasi ketat.(FK)
