FAKTA5, MUARA TEWEH – Plt Camat Teweh Tengah, Dudy Bagus Prasetyo, memaparkan secara rinci kesiapan Kecamatan Teweh Tengah dalam menghadapi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan digelar pada 6 Agustus 2025 mendatang.
Paparan disampaikan langsung di hadapan Pj Bupati Barito Utara, Sekda, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Kecamatan Teweh Tengah.
Dalam paparannya, Dudy menyampaikan bahwa PSU di Kecamatan Teweh Tengah akan dilaksanakan di 84 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di delapan desa dan kelurahan, dengan total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 42.980 pemilih, terdiri dari 21.564 pemilih laki-laki dan 21.416 pemilih perempuan.
“Seluruh persiapan teknis, termasuk distribusi logistik dan kesiapan petugas di lapangan, sudah kami koordinasikan secara intensif bersama PPK dan Panwascam. Kami pastikan pelaksanaan PSU dapat berjalan lancar, aman, dan demokratis,” ujar Dudy.
Kesiapan Petugas dan Wilayah Prioritas, Dudy juga merinci daerah-daerah dengan jumlah TPS terbanyak yang mendapat atensi khusus, seperti: Kelurahan Lanjas: 28 TPS + 1 TPS khusus di Lapas, dengan 58 orang satlinmas. Kelurahan Melayu: 33 TPS, dengan 66 orang satlinmas. Desa Lemo I: 3 TPS, 6 orang satlinmas. Desa Lemo II: 6 TPS, 12 orang satlinmas. Desa Datai Nyatu: 1 TPS, 2 orang satlinmas untuk 281 pemilih.
Total 168 orang sublimas telah dipersiapkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan PSU di seluruh TPS.
Antisipasi Cuaca Ekstrem dan Blank Spot Komunikasi, Dudy juga menyoroti sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, seperti potensi cuaca ekstrem (hujan, banjir, tanah longsor) dan kendala komunikasi di wilayah blank spot, terutama di desa terpencil seperti Datai Nyori.
“Kami sudah menyiapkan skenario pengalihan lokasi TPS jika diperlukan, serta memanfaatkan jaringan Starlink untuk memastikan kelancaran komunikasi dan pengiriman data dari wilayah yang sebelumnya blank spot,” jelas Dudy.
Terhadap perkuat Koordinasi Cegah Pelanggaran Administrasi, Dudy menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor guna mencegah terulangnya pelanggaran administrasi seperti yang menjadi sorotan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Ia menegaskan bahwa penyelenggara pemilu di semua tingkatan harus bekerja secara terintegrasi.
“Kami tidak ingin PPK bergerak sendiri, Panwascam sendiri, dan kecamatan tidak dilibatkan. Maka dari itu, koordinasi dengan Tripika, Kapolsek, dan Danramil sangat penting untuk memastikan keterpaduan dalam pelaksanaan PSU,” tegasnya.
Untuk atensi terhadap pemilih apatis dan gangguan domisili, Dudy juga mengangkat isu apatisme pemilih, terutama warga lanting WEC di bantaran Sungai Barito, yang enggan mencoblos karena terdaftar di desa lain seperti Muarakat, Luwe, dan Karendan. Ia juga mewaspadai potensi gangguan dari pemilih luar domisili.
“Ini perlu ditangani serius. Kami minta KPU Barito Utara segera menerbitkan surat edaran resmi sebagai dasar hukum bagi PPS dan PPK dalam menyikapi pemilih yang tidak sesuai domisili,” tambahnya.
Menutup paparannya, Dudy mengajak seluruh masyarakat Kecamatan Teweh Tengah untuk berpartisipasi aktif dalam PSU 6 Agustus 2025. “Kami harap warga tidak golput. Mari gunakan hak pilih dengan bijak demi kemajuan demokrasi dan stabilitas daerah kita,” pungkasnya.
Rapat ini menjadi salah satu langkah konkret Pemerintah Kecamatan Teweh Tengah dalam memastikan seluruh elemen pemerintahan siap menghadapi PSU sesuai ketetapan Mahkamah Konstitusi.(FK)
