FAKTA5, MUARA TEWEH – DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang tengah memproses pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Bermasalah.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB menanggapi keikutsertaan Pemkab Barito Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam kegiatan Zoom Meeting yang digelar oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri pada Kamis 15 Mei 2025.
“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat Pemkab Barito Utara melalui Bakesbangpol. Pembentukan Satgas ini sangat penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta stabilitas daerah,” ujar Patih Herman AB pada Jumat 16 Mei 2025.
Ia menambahkan bahwa keberadaan Satgas Terpadu ini akan sangat membantu pemerintah daerah dalam melakukan deteksi dini, pencegahan, dan penindakan terhadap berbagai potensi gangguan yang ditimbulkan oleh premanisme dan ormas bermasalah.
Sebelumnya, rapat koordinasi secara virtual tersebut dipimpin langsung oleh Dirjen Politik dan PUM, Dr Drs Bahtiar dan diikuti oleh 564 peserta dari seluruh provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Dari Barito Utara, hadir secara langsung Pj Sekda, Drs Jufriansyah, Kepala Bakesbangpol, serta jajarannya di Aula Setda Lantai I, Muara Teweh.
Pj Sekda menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun draf SK Satgas dengan mengadopsi konsep dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam waktu dekat, rapat lanjutan akan digelar dengan melibatkan OPD terkait untuk merampungkan struktur Satgas dan penandatanganan SK oleh Pj Bupati.
Kepala Bakesbangpol, Rayadi menegaskan bahwa pembentukan Satgas Terpadu ini akan dilakukan secara cepat dan tepat sasaran, serta diikuti dengan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaannya di lapangan berjalan efektif dan sesuai harapan.(FK)
