FAKTA5, MUARA TEWEH – Polemik Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2024 terus bergulir dan semakin hangat diperbincangkan.
Dimana dengan gagalnya sidang Paripurna Perubahan APBD 2024 Kabupaten Barito Utara saat ini dibuat freeming berlebihan, dengan tudingan boikot dan follow up isu-isu penerimaan CPNS akibat tidak hadirnya 11 anggota dewan dalam sidang paripurna. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua sementara, H Parmana Setiawan angkat bicara.
“Kenapa baru diributkan sekarang.harusnya tanya kepada anggota dewan lainnya, kenapa tidak mau memenuhi permintaan kami untuk membahas matriks seluruh SOPD. Matrik yang dibagi bukan untuk dibaca saja, akan tetapi harus dibahas,” kata Parmana,Jumat 11 Oktober 2024.
Parmana juga menegaskan bahwa pihaknya tidak ada maksud untuk menghalangi atau menghambat kepentingan masyarakat. Justru, dalam persetujuan perubahan APBD 2024 ini perlu kehati-hatian dalam menentukan dan menyetujui anggaran dengan nilai Rp 409,5 miliar.
“Mau dibawa kemana kami, kalau sampai membiarkan arah penggunaan anggaran atau uang rakyat sampai tidak tepat sasaran. Kalua ingin cepat, ayo sama-sama kita tuntaskan pembahasannya,” jelas Parmana.
Saat ini, kata Parmana, tudingan menguat gara-gara 11 anggota Dewan tidak hadir dalam paripurna menyebabkan tes penerimaan CPNS dan P3K pindah titik lokasi. “Jika saja dibuka pembahasan seluruh SOPD, pasti lain ceritanya,” ujarnya.
Selain itu, apabila Perubahan APBD 2024 ini disetujui, juga patut dipertanyakan. Apakah memenuhi waktu untuk membeli sarana prasarana tes CPNS yang jumlahnya ratusan, padahal waktunya sempit, belum lagi harus memenuhi proses lelang.
Dia menduga, pindah lokasi ini karena ketidakmampuan dinas terkait untuk melaksanakan. Masih ada cara lain kok kalau mau yakni dengan kerjasama dan kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang memiliki perangkat komputer yang banyak seperti SMAN 1 Muara Teweh dan SMKN 1 Muara Teweh. Ditambah milik daerah itu sendiri digunakan tes CPNS dan P3K pada tahun sebelumnya.
“Kami menduga, jangan-jangan ratusan perangkat komputer itu sudah dibeli mendahului, lalu sengaja diributkan tudingan menggagalkan penerimaan CPNS,” kata Politisi PKB ini.
Selain itu, dirinya juga merasa heran, kenapa dampak terhadap kepentingan ASN dan P3K serta hanya terkait anggaran untuk penerimaan CPNS dan P3K di Barito Utara saja dipermasalahkan. Padahal, kata dia, masih banyak lagi yang belum kita ketahui dan perlu disampaikan serta dikupas bersama melalui pembahasan. “baik itu proyek mendahului, dana hibah termasuk pembelian mobil dinas,” ujarnya.
Jangan sampai ada penilaian tertunda paripurna karena adanya indikasi oknum mafia anggaran yang menyusup untuk bagi-bagi proyek dengan mengatasnamakan masyarakat, sehingga ada yang melaporkan kepada Kejati dan KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran negara dengan bagi-bagi proyek di akhir masa jabatan politik.
Disampaikannya, enam kali jadwal Paripurna Perubahan APBD 2024 batal karena tidak memenuhi kuorum bukan tidak ada alasan. Tegas disampaikan, kami meminta pembahasan dituntaskan. Matriks sudah disampaikan setiap dinas itu benar, tapi itu bukan saja untuk dibaca namun harus dibahas pula. “Kami tidak hadir merupakan salah satu sikap protes agar legislatif menuntaskan pembahasan tersebut, baru lanjut ke Paripurna IV,” jelasnya.
“Mereka getol mempermasalahkan 6 kali paripurna, lalu hendak mengusulkan pergantian. Tapi mereka abai, berapa kali Pj Bupati tidak hadir dalam Paripurna. Padahal sesuai tatib pasal 119 huruf (4) rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Peraturan Daerah (Perda) harus dihadiri oleh Bupati,” imbuhnya.(FK)
