FAKTA5, MUARA TEWEH – Juru bicara Fraksi Gabungan ARKS DPRD Barito Utara, Rosi Wahyuni mengatakan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyampaikan Pidato Pengantarnya mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan terhadap APBD Tahun Anggaran 2023 yang mana telah terealisasi penggunaannya.
Dijelaskannya, atas laporan dari hasil penggunaan anggaran tahun anggaran 2023 tersebut juga, adalah merupakan hasil dari implementasi tahun anggaran yang disusun pada tahun 2022 talu dengan legitimasi Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang APBD tahun anggaran 2023 dimana sebagaimana yang disampaikan Pemerintah Daerah.
Dimana sebelum perubahan APBD kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2023 sebelum perubahan sesuai Perda Barito Utara nomor 8 tahun 2022 tentang APBD tahun anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan sebesar Rp 1.917 triliun lebih. Belanja sebesar Rp 1.974 triliun lebih. Transfer sebesar Rp 230 miliar lebih, jumlah defisit sebesar Rp 57 miliar. Jumlah pembiayaan bersih sebesar Rp 151 miliar lebih.
Dari jumlah anggaran belanja tersebut sebesar Rp 1.094 triliun lebih merupakan belanja operasi, belanja modal adalah sebesar Rp 617.746 miliar lebih. Dan belanja tak terduga sebesar Rp 32.526 miliar lebih.
Pertanyaan kami, meskipun ada penurunan dari APBD tahun 2022 Silpa nya di APBD 2023 ini, apa yang menjadi kendala hingga kita masih bisa Silpa ? Kemudian OPD serta mitranya mana saja yang mengakibatkan Silpa tersebut ?
Kemudian dari jumlah Silpa tersebut apakah termasuk dalam Silva Positif ? lalu apakah dapat dimanfaatkan untuk menunjang program-program pembangunan yang berdampak positif bagi peningkatan PAD dan Perekonomian masyarakat Barito Utara ?.(FK)
