FAKTA5, MUARA TEWEH – Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Drs Muhlis menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Barito Utara di aula Setda lantai I, Rabu 27 September 2023.
Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Barito Utara, Drs Muhlis mengatakan, Rapat Koordinasi (rakor) yang dilaksanakan ini dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas-tugas kita sehari-hari sekaligus silaturahmi.
Muhlis menyampaikan beberapa pesan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Yang pertama tidak boleh ada stagnan didalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
“Dilaksanakan dan dijalankan sebagaimana biasanya, jangan sampai ada stagnan yang nantinya akan berakibat penghambatan kepada pelayanan publik. Selain itu juga agar kita menjaga perilaku di media sosial (Medsos),” kata Muhlis.
Dikatakannya, Pj itu adalah kepala pelayan masyarakat, kita semua adalah pelayan masyarakat dan Pj itu kepalanya, sehingga ukuran keberhasilan kita itu adalah sejauh mana memberikan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat.
Muhlis juga mengatakan kalau ada masyarakat yang merasa kurang puas dalam pelayanan atau berbelit-belit dalam memberikan pelayanan dapat disampaikan kepada layanan pengaduan. “Kalau ada warga masyarakat ada yang kurang puas dengan pelayanan yang diberikan bisa menyampaikan pengaduannya ke kami,” kata Muhlis.
Selain itu, ucap dia, berdayakan dan melayani masyarakat dengan program-program inovatif melalui program pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, ketenagakerjaan, pertanian, UMKM, dan sosial, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pj Bupati juga mengatakan, bahwa kita daerah diminta untuk setiap tiga bulan agar melakukan evaluasi. Evaluasi yang diminta adalah apa yang menjadi atensi Presiden yaitu stunting dimana leading sektornya Dinas Dalduk KB P3A, Dinas Kesehatan dan dinas instansi terkait lainnya.
Kemudian penanganan kemiskinan. Kemiskinan ini merupakan esensi dari Presiden, angka pengangguran terbuka, inflasi, pelayanan publik minimal di daerah ada 20 layanan publik.
“Terkait stunting, pengangguran terbuka, kemiskinan, inflasi dan lainnya jangan sampai penganggarannya untuk acara seremonial, akan tetapi anggarannya yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Muhlis.(FK)
