FAKTA5, MUARA TEWEH – Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Ardianto, dalam Pendapat Akhir Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara di Gedung DPRD setempat, Kamis 30 Juli 2026.
Ardianto menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang telah bersama-sama dengan DPRD menyelesaikan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah melakukan pembahasan bersama terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025. Pembahasan yang telah dilaksanakan merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” ujar Ardianto.
Meski mengapresiasi berbagai capaian yang telah diraih pemerintah daerah, Fraksi Partai Demokrat memberikan sejumlah catatan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.
Menurut Ardianto, keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-11 kalinya harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Opini WTP yang telah diraih hendaknya menjadi motivasi untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas pelayanan publik, penggunaan APBD yang efektif, efisien, dan produktif, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Selain itu, Fraksi Partai Demokrat menilai peningkatan pendapatan daerah harus diimbangi dengan belanja yang berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Peningkatan pendapatan daerah harus sejalan dengan kualitas belanja yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Setiap program dan kegiatan perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan,” tegas Ardianto.
Fraksi Partai Demokrat juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Selain itu, Ardianto menekankan pentingnya evaluasi terhadap perangkat daerah yang realisasi serapan anggarannya masih rendah agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
“Kami berharap evaluasi terhadap SILPA maupun perangkat daerah yang tingkat serapan anggarannya masih rendah dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah sehingga kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran semakin baik pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Ia berharap seluruh catatan, saran, dan kritik yang disampaikan Fraksi Partai Demokrat dapat menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menyusun kebijakan dan pengelolaan anggaran pada tahun anggaran berikutnya sehingga pembangunan daerah semakin efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.(FK)
