FAKTA5, MUARA TEWEH – Juru bicara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Mustafa Joyo Muhtar mengatakan setelah dilakukannya pembahasan gabungan antara pihak eksekutif dan legislatif terhadap rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, maka Fraksi Partai Gerindra menyampaikan beberapa saran dan masukan untuk menjadi bahan perhatian khusus Pemkab Barito Utara.
Hal-hal yang menjadi saran dan koreksi dari BPK RI agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara bisa ditingkatkan baik dari perencanaan, pengawasan yang ketat sampai dengan realisasi pekerjaan, sehingga kedepan serapan anggaran dapat maksimal, dengan Silpa yang besar Rp 802.301.696.933,23.
Selanjutnya, dari laporan realisasi anggaran tahun 2023 ada beberapa yang menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah, diantaranya Pendapatan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan capaian hanya 4,11 persen.
“Sementara Pemda sudah menyetorkan Dana Modal ke Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp 88 miliar,” ungkap Mustafa.
Selain itu, dana intensif daerah Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 5.794.231,00,-, Realisasi Rp 5.794.231.000,00,- 100.000 persen. “Fraksi Gerindra berharap kedepan hal ini tidak terulang kembali, dengan alasan salah ketik, karena dalam peraturan Perundangan tidak dibenarkan, apalagi ini Peraturan Daerah,” tegas dia.
Kelima, Belanja Tanah realisasi 6,59 persen dari pagu anggaran Rp 29.342.043.504,00,-. Dalam hal pelebaran jalan menuju ke arah Bandara. Fraksi Gerindra berpendapat masalah pembebasan Tanah tidak perlu dilanjutkan, karena hal yang mubazir, karena jalan yang mau dilebarkan Jalan Nasional, dan Ini Urusan APBN.(FK)
