FAKTA5, MUARA TEWEH – DPRD Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemkab Barito Utara dan beberapa perusahaan terkait tug boat yang terbakar beberapa waktu lalu di Kecamatan Lahei Barat.
Rapat dengan pendapat dilaksanakan di aula DPRD dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, H Parmana Setiawan dan beberapa anggota DPRD lainnya serta dihadiri dari pemerintah daerah diwakili oleh asisten II Setda H Gazali, staf ahli bupati Hery Jhon Setiawan, Kadis Lingkungan Hidup, Camat Lahei Barat Adi Suwarman di ruang rapat DPRD, Selasa 11 Juni 2024.
Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, H Tajeri sempat mempertanyakan sebab tugboat yang terbakar tersebut apakah sudah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan, termasuk perizinan hingga sampai dikapalkan.
“Masalah perizinan perlu dilengkapi dan kita minta dijelaskan mengenai seluruh perizinannya,” kata H Tajeri.
Tajeri juga meminta kejadian terbakarnya kapal tugboat di wilayah perusahaan tidak perlu terulang lagi dan diharapkan perusahaan melengkapi semua segala perijinan atau sesuai dengan SOP.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Barito Utara H Surianoor meminta agar dalam melakukan usaha di wilayah Kabupaten Barito Utara agar segera melengkapi segala bentuk perizinan yang ada.
Seperti halnya PT Kimia Yasa yang saat ini masih menggunakan pelabuhan PT Pada Idi untuk membuat kondensat. “Dan ini apakah bisa dibenarkan, seharusnya perusahaan memiliki pelabuhan sendiri untuk membuat kondensat,” tegas Suriannor.
Ia juga mengatakan, dengan dua perusahaan seperti PT Pada Idi batu bara dan PT Kimia Yasa memuat kondensat menggunakan pelabuhan yang sama, bagaimana proses perizinannya. “Ini perlu dipertanyakan,” ucap dia lagi.
Kita katanya selaku wakil masyarakat juga berhak melakukan pengawasan dengan masalah ini, agar ini bisa dijadikan pedoman perusahaan dalam melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Barito Utara,” pungkasnya.(FK)
