FAKTA5, MUARA TEWEH – Ketua Fraksi Amanat Rakyat Karya Sejahtera (ARKS) DPRD Kabupaten Barito Utara, Hasrat mempertanyakan indikator penyebab pendapatan daerah kita yang tidak mengingat atau mengalami perubahan.
Berdasarkan pidato pengantar bupati, pada postur APBD Perubahan ini yang disampaikan, telah terdapat pendapatan daerah tetap yang tidak mengalami perubahan dan belanja daerah yang bertambah sebesar Rp 285,3 miliar lebih bertambah 14,45 persen dari semula sebesar Rp 1.974.795.666.190,00, sehingga pada APBD perubahan 2023 menjadi sebesar Rp 2.260.190.1126.453,00.
Dikatakannya, pada belanja operasi telah bertambah dari yang dianggarkan semula Rp1.094.485.885.694,00 sehingga pada APBD tahun 2023 menjadi Rp1.271.449.709.815,00 sehingga bertambah Rp176.963.824.121 atau bertambah 16,17 persen, mohon penjelasan belanja apa saja hal tersebut,?
Hasrat juga mengatakan, terjadinya gejolak kelangkaan Gas LPG bersubsidi dalam beberapa hari terakhir, Fraksi ARKS ingin mempertanyakan apa yang menjadi penyebab dan bagaimana strategi dari pemerintah daerah dalam menangani hal tersebut terutama yang menyangkut dalam skema belanja OPD terkait ?.
Sementara yang berkaitan dengan hal elnino saat ini, bagaimana strategi pemerintah daerah untuk menghadapinya terutama dalam mengatasi kekeringan pada lahan pertanian dan perkebunan serta kebakaran beruntun yang telah terjadi pada beberapa rumah warga, termasuk ancaman kelangkaan pangan?.
Terkait dengan infrastruktur fisik yang belum selesai, bagaimana strategi pemerintah untuk menyelesaikan di sisa waktu yang tersisa.
Terakhir, kata Hasrat, dengan peningkatan ekonomi akibat dari resesi global akibat perang Rusia Ukraina tentunya mengakibatkan dampak global pada perekonomian, termasuk juga berimbas pada daerah, lalu strategi apa yang dilakukan dalam meningkatkan perekonomian warga oleh OPD-OPD terkait dalam menggunakan plafon anggaran APBD perubahan ini, mohon penjelasan?.(FK)
