FAKTA5, MUARA TEWEH – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB, menyambut baik kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran yang kembali memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di seluruh satuan pendidikan mulai Kamis, 5 November 2026, menyusul berkurangnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Tanggapan tersebut disampaikannya pada Kamis 5 November 2026, menyusul diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 400.3.8.1/5861/DISDIK/2026 tentang Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Pasca Berkurangnya Kabut Asap di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, yang dikeluarkan pada Rabu 4 November 2026.
Patih Herman AB menilai, kebijakan tersebut merupakan langkah positif bagi dunia pendidikan, mengingat pembelajaran tatap muka memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk kembali mengikuti proses belajar mengajar secara langsung bersama guru di sekolah.
Menurutnya, selama penerapan PJJ akibat kabut asap, peserta didik dan tenaga pendidik harus menyesuaikan pola pembelajaran. Karena itu, berkurangnya kabut asap dan membaiknya kualitas udara menjadi momentum untuk mengembalikan aktivitas pendidikan seperti sedia kala.
“Kami menyambut baik kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah yang kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka. Ini tentu menjadi kabar baik bagi dunia pendidikan, khususnya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang sebelumnya harus menyesuaikan kegiatan belajar akibat kabut asap,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak membuat pihak sekolah lengah terhadap kondisi kualitas udara. Menurutnya, kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan harus tetap menjadi perhatian utama.
Dirinya meminta seluruh satuan pendidikan, khususnya di Kabupaten Barito Utara, agar terus memantau perkembangan kualitas udara dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.
Patih Herman juga menilai langkah evaluasi PTM setiap tiga hari sebagaimana tertuang dalam surat edaran tersebut merupakan hal penting untuk memastikan kondisi lingkungan benar-benar mendukung pelaksanaan pembelajaran secara langsung.
“Jangan sampai karena aktivitas belajar sudah kembali normal, kemudian kita mengabaikan faktor kesehatan. Sekolah harus tetap memperhatikan kondisi udara, kebersihan lingkungan, dan kesiapan sarana pendukung kesehatan bagi warga sekolah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila kualitas udara kembali memburuk dan ISPU meningkat hingga kategori Tidak Sehat atau di atas 200, pihak sekolah harus siap melakukan penyesuaian pembelajaran melalui PTM Terbatas maupun PJJ sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, fleksibilitas dalam pelaksanaan pembelajaran sangat diperlukan agar hak pendidikan anak tetap terpenuhi tanpa mengorbankan kesehatan mereka.
“Dunia pendidikan harus tetap berjalan, tetapi keselamatan anak-anak dan para guru juga tidak boleh dikompromikan. Kita berharap kondisi kabut asap terus membaik sehingga aktivitas sekolah dapat berlangsung normal dan tidak lagi terganggu karhutla,” pungkasnya.(FK)
