FAKTA5, MUARA TEWEH – Dalam beberapa hari ini, viral di Kabupaten Barito Utara mengenai mangkirnya dua fraksi DPRD yakni Partai Kabangkitan Bangsa (PKB) dan Aspirasi Rakyat (AR) dalam rapat paripurna tentang pendapat akhir fraksi terkait Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
Mengenai hal itu, Wakil Sementara DPRD Barito Utara, H Parmana Setiawan yang merupakan anggota fraksi PKB angkat suara.
Parmana menyebutkan bahwa, ketidakhadiran dua fraksi ini merupakan bentuk protes atas program kegiatan yang diusulkan seluruh SKPD tidak dibahas menyeluruh pada rapat bersama pemerintah daerah. Padahal, semua telah sepakat antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas bersama.
“Kemarin hanya sempat dua dinas yang dibahas, yaitu dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Padahal kita juga ingin mengetahui semua dinas, termasuk ingin mengetahui terkait dana hibah di bagian Kesra, Dinsos PMD dan di Disbudparpora,” kata Parmana, Rabu 2 Oktober 2024.
Menurutnya, selama ini wakil rakyat selalu dihadapkan dengan jadwal dan waktu pembahasan yang singkat, diarahkan untuk segera menyetujui. Akibatnya banyak usulan program tidak diketahui atau sebaliknya diketahui setelah pembahasan bersama dilakukan.
Mengenai tidak hadirnya dua fraksi pada rapat pendapat akhir mengakibatkan kepentingan rakyat terhambat, Parmana mempertanyakan kepentingan rakyat yang mana terhambat?
Justru, kata dia, dengan dibahas habis per dinas, bentuk kehati-hatian dalam menggunakan uang rakyat sehingga dapat diketahui yang termuat dalam APBD perubahan. “Jangan mengatasnamakan masyarakat, justru dengan dibahasnya APBD perubahan agar semua tahu dan lebih jelas ke mana arah dari APBD Perubahan itu,” terang Parmana.
Menurutnya, dalam pemberitaan selama ini, pihaknya menganggap kurang berimbang, karena tidak pernah dikonfirmasi, tidak pernah diminta penjelasan apa alasan ketidakhadiran mereka.
Dia juga menegaskan, jika sikap mereka tidak hadir dalam paripurna pembahasan APBD 2024 bukan karena terkait politik Pilkada. “Sikap kami semata-mata ingin segala pembahasan perubahan APBD agar bisa terbuka dan transparan, tidak ada terkesan ditutup-tutupi,” pungkas Parmana.(FK)
